Tembus 115 Juta Pendaftar, Presiden Jokowi Apresiasi Capaian Program Kartu Prakerja
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengapresiasi program Kartu Prakerja yang gelombang pertamanya resmi diluncurkan pada minggu kedua bulan April tahun 2020 lalu. Meski diluncurkan dalam suasana awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden mengapresiasi antusiasme pendaftar yang hingga saat ini menembus angka 115 juta.
Saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Jumat, 17 Juni 2022, Presiden mengatakan bahwa jumlah peserta yang diterima juga tidak kecil. Dalam dua tahun pelaksanaan hingga 32 gelombang, program Kartu Prakerja telah menjangkau 12,8 juta penerima manfaat.
“Besar sekali, ini angka yang tidak kecil 12,8 juta yang produktivitasnya meningkat, skill-nya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat 12,8 juta,” ujar Presiden.
Presiden menyebutkan, program Kartu Prakerja berhasil diluncurkan dengan memanfaatkan platform digital yang dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Melalui platform tersebut, kata Presiden, masyarakat tidak perlu melalui birokrasi yang panjang untuk mendapatkan manfaat dari pelatihan.
“Tadi seperti disampaikan Pak Airlangga, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota baru ke peserta. Ini langsung dari Menteri Keuangan transfer langsung ke peserta, coba,” lanjutnya.
“Platform seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak muda, yang sudah tua kayak seperti saya enggak mungkin bisa membikin platform yang bagus seperti ini,” tambahnya.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), 88,9 persen peserta merasakan manfaat dari Kartu Prakerja. Melihat besarnya manfaat yang diterima peserta, Presiden pun optimistis program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan.
“Terus ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan itu anggarannya sudah ada. Betul ya Bu Menteri? Sudah ada. Tahun depannya lagi, ada lagi. Anggarannya nanti tanyakan ke Bu Menteri Keuangan,” ucapnya.
Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk rakyat dan menjadi salah satu program yang paling masif dibandingkan negara lain. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan global.
“Dalam pertemuan tadi malam, UNESCO di Marrakesh, kami melaporkan dalam mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan the future of works terkait dengan transformasi digital, green economy, yang membutuhkan tenaga dan adult live long learning dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional insyaallah dari Indonesia Pak melalui Kartu Prakerja,” ujar Airlangga.
Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa program Kartu Prakerja juga telah mendapatkan apresiasi dari dunia Internasional. Bahkan, Airlangga menyebut sejumlah negara ingin mempelajari sistem Kartu Prakerja di Indonesia.
“Kemarin dalam pertemuan di Davos, Menteri Liesje dari Belanda dengan Perdana Menteri juga mengatakan Kartu Prakerja mereka ingin melihat dan ini bisa direplikasi di negara-negara berkembang yang lain,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
