Komisi IX: Masyarakat Harus Mendapat Standar Pelayanan Kesehatan yang Layak
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai Universal Health Coverage (UHC) masyarakat daerah tidak bisa dinikmati layaknya masyarakat kota. Menurutnya bidang kesehatan di Kalimantan Tengah perlu difokuskan lagi, baik sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur. Mengingat Kalteng akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun, masyarakat Kalteng sulit untuk menikmati standar pelayanan kesehatan yang layak.
“Masalahnya adalah keterbatasan SDM, infrastruktur, baik rumah sakitnya maupun SDM tenaga dokter, perawat dan sebagainya. Di lain pihak, UHC masyarakatnya juga sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus, agar kebutuhannya itu merata, seperti penambahan dokter spesialisnya, kemudian infrastruktur puskesmas atau rumah sakit rawat inap,” tutur di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Palangka Raya, Kalteng, Senin (18/4/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu juga menerangkan bahwa nantinya sistem pelayanan kesehatan BPJS itu hanya akan ada satu kelas, yaitu Pelayanan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini sekaligus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk masyarakat kurang mampu.
“Kami dari awal masuk ke Komisi IX jujur cukup berdarah-darah. Kenapa? Ketika ada rencana kenaikan iuran BPJS, terutama untuk orang yang kurang mampu, akan dibayarkan oleh pemerintah daerah juga. Nah, pemerintah, terutama kami diskusi dengan Kementerian Kesehatan juga, bahwa dengan adanya inflasi itu, nantinya bakal ada rencana ketika semuanya sudah distandarisasi, biaya BPJS itu sendiri turut naik, yang mana tidak ada kelas satu dan kelas dua lagi,” tandas legislator dapil Bali itu.
Lanjutnya, Komisi IX DPR RI juga akan berpendapat ketika rapat dengan Kementerian Kesehatan, sekaligus bisa mengambil kebijakan, apakah iuran BPJS akan naik atau tidak. Terutama, ketika nanti ada rencana KDK dan KRIS itu. “Nantinya di bulan Juli rencananya sudah 50 persen dilaksanakan. Kemudian, 2023 itu 100 persen dilaksanakan sistem KDK dan KRIS tanpa kelas ini. Nah, kami ingin tahu kesiapan pemerintah daerah, yaitu dengan 12 item yang akan dilakukan, apakah sudah siap melaksanakan standarisasi kesehatan, dengan sistem KDK dan KRIS itu sendiri, atau justru belum,” tegasnya.
Di sisi lain Ketut mengapresiasi program-program yang disalurkan pemerintah cukup bagus. Salah satunya adalah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang juga disertakan didalam BPJS Ketenakerjaan. “Melihat program-program pemerintah inikan cukup bagus. Tadi dalam serap aspirasi juga disampaikan oleh serikat pekerja bahwa upah di bawah 5 juta tetap dapat tunjangan. Di luar itu ada juga program JKP yg dianggarkan sampai Rp6 triliun. Nah, kenapa ini tidak sekalian disosialisasikan? Ditambah situasi Covid gini banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jangan sampai nanti programnya dari pusat bagus-bagus, tetapi tidak diketahui oleh daerah,” tutupnya.
BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.