Resmikan Patung Bung Karno di Lemhanas, Megawati Sampaikan Terima Kasih dan Harap Jadi Inspirasi Generasi penerus Bangsa
Jakarta – Keluarga Besar Proklamator RI Soekarno menyampaikan terima kasih yang mendalam atas diresmikannya patung presiden pertama Indonesia itu di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Kamis (20/5).
Ucapan itu disampaikan oleh putri tertua Soekarno, Megawati Soekarnoputri, Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Megawati hadir di acara peresmian itu bersama putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari Lemhannas, Gubernur Agus Widjojo hadir memimpin jajarannya.
“Kami Keluarga Besar Bung Karno mengucapkan beribu terima kasih atas dibuatnya patung Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator, pahlawan nasional,” kata Megawati.
Secara pribadi, dia mengaku sangat berharap, ketika kita melihat patung Bung Bung Karno, maka mengingatkan akan ajaran, dan pengabdian beliau kepada bangsa Indonesia. Tentu saja sekalian berharap ia mampu menginspirasi generasi penerus, untuk meneruskan usaha memajukan Indonesia.
Dijelaskan Megawati, patung yang diresmikan itu mengacu pada patung Bung Karno di Museum Blitar. Patung Bung Karno di Lemhannas ini dibuat lebih besar dengan teknik karakter monumental oleh seniman dari Yogyakarta, bernama Dunadi.
Ukuran patungnya mencapai 4 meter, berbahan logam campuran terdiri dari tembaga, kuningan, timah, dan seng sari, warna patung perunggu kimia bakar, dan memiliki berat kurang lebih dua ton.
Megawati mengatakan, patung Bung Karno ini menunjukkan ikon bahwa Lemhannas merupakan lembaga pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa. Sehingga diwujudkan dalam bentuk Presiden Soekarno sedang duduk membaca buku.
“Bung Karno seorang yang senang membaca buku, oleh sebab itu, terinspirasi dan tergerak melahirkan gagasan dan kebijakan revolusioner, bukan hanya bagi kemajuan bangsa Indonesia, tapi bagi terwujudnya gerak kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika, hingga perdamaian dunia,” kata Megawati.
Megawati lalu sedikit membahas soal Konferensi Asia-Afrika (KAA). Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini, KAA telah mendapatkan sebuah hadiah. “Menurut saya, sebagai heritage of the world, artinya diakui oleh seluruh dunia,” imbuhnya.
Kembali kepada patung Bung Karno di Lemhannas, Megawati lalu menggambarkan patung memiliki dudukan yang ternyata memiliki makna mendalam.
Pertama; segi empat dan segi lima bermakna tahun kemerdekaan, kedua; segi delapan bermakna bulan kemerdekaan, ketiga; segi dudukan patung berjumlah tujuh belas yang bermakna tanggal kemerdekaan.
Mengapa demikian? Kata Megawati, Bung Karno mengingatkan akan perjuangan mencapai kemerdekaan dan mempertahankannya.
“Saat ini, tugas kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif sesuai dengan bidangnya masing-masing, demi kemajuan bangsa,” pungkasnya.
Dalam konteks itu, lanjut Megawati, saat ini kita tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat memberikan dampak luar biasa pada kehidupan. Megawati mengajak semua rakyat Indonesia tetap meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya.
“Semua ini pasti bisa kita lalui dengan disiplin dan kerja keras, bergotong royong, atau yang dikenal generasi muda sebagai kolaborasi, saling meringankan beban, melaksanakan kegotong royongan secara nyata, sebagai nilai luhur yang memang sudah lama hidup, dan akan terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia,” ulas Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
