Kemensos Silaturahmi dan Beri Tunjangan Kehormatan bagi Perintis Kemerdekaan
Jakarta – Sekretaris Jenderal Hartono Laras Kementerian Sosial mewakili Mensos Juliari P. Batubara menghadiri angjangsana atau silaturahmi dan Bakti Sosial Kepahlawanan di kediaman Perintis Kemerdekaan KRMH Soerjowirjohadipoetro, di kawasan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
Angjangsana merupakan bentuk perhatian nyata, penghormatan dan penghargaan terhadap para pejuang dan perintis kemerdekaan.
“Hari ini kami melakukan silaturahmi ke rumah salah seorang perintis kemerdekaan yang tadi sudah kita saksikan bersama usianya sudah 103 bahkan 104 tahun,” kata Hartono Laras, dalam keterangan tertulisnya Rabu (11/11).
Banyak pelajaran berharga yang didapat dari para pejuang bagi generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, Hartono mengharapkan sebagai bangsa tentu tidak hanya pada 10 November untuk mengenang, memberikan penghargaan, menanamkan nilai-nilai semangat kepahlawanan. Tapi, diharapkan sepanjang masa, dan hanya setiap 10 November sebagai momentum dan mengenang, memberi penghormatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
“Jadi kita tidak hanya berhenti di 10 November, kita akan terus kita transformasi karena tugas-tugas kita berat sekali. Kita masih menghadapi pandemi Covid, memulihkan ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, tema dari hari pahlawan ini sangat tepat ‘Pahlawanku Sepanjang Masa’,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hartono menyerahkan cinderamata tali asih kepada salah seorang perintis kemerdekaan yang disambanginya tersebut.
“Sebenarnya tali asih ini secara khusus diberikan di hari pahlawan namun negara juga setiap tahun setiap bulan juga memberikan tunjangan penghargaan kepada perintis kemerdekaan dan juga keluarga pahlawan nasional,” katanya.
Inilah pemaknaan di Hari Pahlawan yang tidak hanya seremonial tapi juga wujud kongkrit di hari bersejarah untuk perhatian dan penghormatan. Tahun 2020 ini pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan tunjangan kehormatan kepada 587 orang yang telah berjasa besar memperjuangkan kemerdekaan termasuk para keluarga pahlawan nasional.
Sesuai peraturan yang ada, Kementerian Sosial memberikan tunjangan kehormatan dan bantuan kepada mereka yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa ini.
“Tunjangan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan pengorbanan mereka kepada nusa dan bangsa. Terutama para Perintis Kemerdekaan atau jandanya maupun keluarga/warakawuri pahlawan nasional,” katanya.
Dari total 587 orang yang menerima tunjangan dari Kementerian Sosial. Sebesar Rp50 juta per tahun kepada 90 orang warakawuri/keluarga pahlawan nasional. Kemudian kepada 56 orang Perintis Kemerdekaan dengan nilai sebesar Rp8.692.000 per tahun. Dan terakhir, kepada 441 orang janda Perintis Kemerdekaan dengan nilai Rp2 juta per tahun, disamping tunjangan yang diberikan negara melalui Taspen.
“Masih banyak keluarga perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan yang tentu terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan bentuk perhatian,” ia melanjutkan.
Anjangsana dilakukan di beberapa rumah keluarga pahlawan. Selain di kediaman H. KRMH Soerjo Wirjohadipoetro, juga ke kediaman janda Pahlawan Nasional Idham Chalid (Ibu Siti Rokayah) dan Perintis Kemerdekaan Wimo Sumanto, dan Nordjin Pandjer.
Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto melakukan anjangsana sekaligus menyerahkan bantuan kepada Wimo Sumanto.
“Ini ada sedikit bingkisan sembako, tali asih, kursi roda untuk Bapak. Mohon diterima dan semoga bermanfaat ya pak,” kata Edi.
Bantuan ini merupakan hasil dari kerjasama antara Kementerian Sosial dengan beberapa mitra kerja, seperti Perum BULOG, Alfamart, YSKI, MNC Peduli, dan Conoccophilip.
Wimo terlihat bahagia melihat kedatangan Edi Suharto. Wimo antusias bercerita tentang perjuangannya bersama rekan-rekan veteran dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
“Saya terimakasih sekali Bapak Dirjen bisa hadir disini, selama ini juga sudah memperhatikan saya,” kata Pak Wimo sambil menyunggingkan senyumnya.
Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia Nurkhasanah menyatakan, apresiasi sentuhan kemanusiaan seperti yang dilakukan Kemensos.
“Ini bukan sekedar mentransfer uang tapi menunjukkan perhatian langsung dan hadir. Mensos Juliari Batubara sampai mengutus Sekjennya untuk langsung memberi perhatian. Ini benar benar contoh bagi kami para milenial bagaimana menghargai para tokoh pejuang bangsa ini,” kata Nur.
985 Paket Sembako untuk UMKM
Dalam kesempatan berbeda, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial menyalurkan 985 paket sembako kepada Usaha Kecil Menengah (UKM)/Industri Kecil Menengah (IKM) beserta para pekerja Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung.
Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Grace Batubara menyalurkan bantuan secara simbolis kepada 5 perwakilan RW 10 di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Pemukiman (UPK PPUMKMP) di Pulo Gadung, Jakarta Timur.
Paket Sembako yang disalurkan kepada 9 RT di RW 10 PIK Pulo Gadung untuk meringankan beban yang dipikul pelaku industri kecil dan menengah akibat pandemi.
“Kita pandemi belum selesai, sementara UMKM sudah sangat terdampak. Keadaan menjadi lebih sulit ditambah dengan adanya PSBB,” kata Grace.
Pemerintah pusat khususnya Bapak Jokowi, katanya, tentu tidak menutup mata terhadap hal ini sebab sudah banyak anggaran yang digelontorkan untuk memulihkan ekonomi nasional.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
