Usai Helat Tour de Borobudur, Ganjar: Konsep Baru, Borobudur Marathon Siap Digelar
Magelang – Pandemi COVID-19 tak membuat perhelatan sport tourism di Jawa Tengah terhenti. Dengan merubah konsep dan mengedepankan protokol kesehatan, sejumlah event sport tourism di Jawa Tengah tetap dapat digelar dengan sukses.
Salah satu yang baru saja selesai dihelat adalah Tour de Borobudur. Ajang gowes sepeda dari Semarang menuju Candi Borobudur di Magelang itu telah usai dihelat pada Sabtu (31/10/2020). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Tour de Borobudur tahun ini dilaksanakan secara berbeda.
Jika biasanya ribuan peserta start secara bersama-sama, tahun ini dipecah-pecah dalam kelompok kecil dan diselenggarakan sejak Oktober hingga November sebanyak 21 kali. Setiap akhir pekan, rombongan Tour de Borobudur mengikuti event dengan protokol kesehatan ketat dan peserta tidak lebih dari 50 orang.
Setelah Tour de Borobudur, kegiatan akbar yang selanjutnya adalah Borobudur Marathon. Ajang lomba lari yang fenomenal itu akan mulai diselenggarakan pada 15 November mendatang.
Pembukaan Borobudur Marathon dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Usai menutup kegiatan Tour de Borobudur, Ganjar langsung melaunching event Borobudur Marathon.
“Setelah Tour de Borobudur, sekarang kita serah terimakan ke Borobudur Marathon. Jadi event tetap jalan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, awalnya memang ada keraguan menggelar sejumlah event termasuk Borobudur Marathon. Namun, karena inovasi dan kreasi penyelenggara, maka event ini tetap bisa jalan.
“Konsepnya hybrid, jadi ada dua konsep yakni ada yang lari beneran di Borobudur dan ada yang lari virtual. Yang lari beneran ini, kami undang para atlet dan profesional, dan hanya 30 pelari saja,” terangnya.
Sementara yang lainnya, bisa mengikuti event ini dengan cara virtual. Mereka bisa berlari di tempat masing-masing dan tetap akan dicatat sebagai peserta.
“Ternyata antusiasme masyarakat tinggi. Yang ikut lari virtual itu ada 9.090 orang. Jadi ini sport tourism bisa jalan, dan event tetap terselenggara dengan baik,” katanya.
Memang perhelatan Borobudur Marathon tahun ini tidak bisa memberikan dampak besar pada sektor ekonomi. Sebab, pembatasan peserta dilakukan, sehingga orang tidak bisa berbondong-bondong datang ke Borobudur.
“Kalau tahun lalu kan orang bisa berbondong-bondong datang, mengajak keluarga, teman dan membuat Balkondes penuh, UKM laris dan lainnya. Kalau tahun ini sepertinya tidak. Tapi ini sekaligus belajar, bahwa event besar Borobudur Marathon tidak hilang, tapi dimanajemen yang baik dan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ucapnya.
Sementara itu, penyelenggara Borobudur Marathon, Lukminto Wibowo menjelaskan, nantinya hanya ada 30 pelari yang mengikuti Borobudur Marathon di Magelang. Mereka adalah para atlet yang diundang khusus mengikuti acara itu.
“Mereka akan berlari di dalam kawasan Candi Borobudur. Jadi, nantinya mereka akan berlari mengintari candi sebanyak 12 kali untuk menyelesaikan full marathon berjarak 42 km. Sementara yang lainnya sebanyak 9.090 akan mengikuti secara virtual di tempatnya masing-masing,” katanya.
Masyarakat Magelang sendiri sangat senang dengan adanya event-event di Borobudur. Menurut mereka, dengan adanya event maka nama Borobudur dan Magelang menjadi terkenal.
“Saya sangat senang, karena event-event yang digelar ini pasti membawa nama baik Borobudur dan Magelang. Adanya event di sini, membuat Borobudur sebagai warisan nenek moyang akan tetap lestari,” kata sesepuh desa Sabrangrowo Borobudur, Basuni Supriyadi (65).
Walaupun tahun ini perhelatan digelar berbeda dari tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi kebahagiaan masyarakat Magelang. Menurut Basuni, masyarakat akan tetap mendukung penuh event yang akan dilaksanakan.
“Tidak semeriah tahun lalu, tapi kami tetap akan memberikan dukungan. Mungkin kami hanya bisa menyaksikan dan memberikan semangat dari luar pagar, tapi tidak apa-apa. Kami tetap bahagia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
