Realisasi Capai 82 Persen, Kemensos Telah Salurkan Bansos Tunai untuk 9 Juta Masyarakat Tak Mampu
Jakarta – Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di Indonesia. Bantuan Sosial Tunai tersebut disalurkan dalam 2 gelombang dari bulan April hingga Desember 2020 nanti.
Gelombang pertama (April-Juni) penerima manfaat mendapatkan Rp 600.000 per KK per bulan. Kemudian pada gelombang kedua yang berlangsung dari Juli-Desember telah disesuaikan menjadi Rp 300.000 per KK per bulan.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menjelaskan realisasi Bantuan Sosial Tunai telah mencapai 82% secara nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Dialog Produktif bertajuk “Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi” yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Realisasi Bantuan Sosial Tunai alhamdulillah telah mencapai 82% secara nasional. Kami berterima kasih kepada semua bupati, wali kota, gubernur, camat, kepala desa, lurah, kemudian aparat, yang bahu membahu menyalurkan bantuan, sehingga apa yang sebelumnya kita perkirakan sebagai tantangan luar biasa, pada akhirnya bisa kita laksanakan dengan baik,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
Asep menjelaskan Bantuan Sosial Tunai tidak hanya berdampak sosial semata-mata bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga berdampak ekonomi yang lebih besar ladan mampu membantu menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput.
Pada sisi penyaluran, imbuhnya, PT Pos selaku mitra Kemensos memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut. PT Pos juga telah menjalin koordinasi dengan komunitas setempat, RT, RW, atau banjar dan bekerja sama menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini.
“Bahkan bagi penerima manfaat yang tidak bisa mendatangi titik pengambilan, petugas pos akan mendatangi langsung dan mengantar Bantuan Sosial Tunai, seperti bagi mereka yang telah lanjut usia, sakit atau tinggal di desa-desa terpencil,” tambahnya.
Asep menambahkan cakupan provinsi yang menjadi sasaran Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos pada 2021 nanti akan bertambah dari 33 provinsi menjadi 34 provinsi dengan memasukkan DKI Jakarta.
Pada 2020 ini Provinsi DKI Jakarta tidak menerima manfaat Bantuan Sosial Tunai karena digantikan oleh Bantuan Presiden berupa sembako bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan Sosial Tunai rencananya akan berlanjut hingga periode Juni 2021 mendatang melihat dampak pandemi COVID-19 masih akan terus mempengaruhi daya beli masyarakat rentan Indonesia.
“Karena fenomena COVID-19 ini masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah sementara ini untuk tahun depan dilanjut sampai bulan Juni 2021. Kemudian jumlahnya disesuaikan menjadi Rp 200.000. Tentu ada pertimbangan kenapa berkurang dari sebelumnya Rp 300.000, karena kita juga sudah melihat banyak program-program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga, yang bisa diakses keluarga penerima manfaat. Kemudian tahun depan sasaran penerimanya pun menjadi 10 juta keluarga,” ucapnya.
Kebijakan bantuan tunai sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus Corona (COVID-19). Penerima Bantuan Sosial Tunai ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS yang bersumber dari data ajuan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan sosial ini menggandeng PT Pos sebagai mitra penyalur hingga bisa tersampaikan langsung kepada penerima manfaat.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan pihaknya telah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ke 483 kota, 514 kabupaten, 7.94 kecamatan, dan 83.447 desa. Ia menambahkan kini penyaluran sudah sampai pada tahap ke-6.
“Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap ke-6, tercapai 96,79% dana yang kita salurkan Rp 21,5 triliun. Sisanya karena ada yang sudah meninggal maupun pindah alamat, itu kita kembalikan ke Kemensos dan diganti dengan data baru yang akan diberikan di periode berikutnya,” jelasnya.
Ia menambahkan PT Pos Indonesia optimis realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke-9 juta keluarga penerima manfaat ini akan selesai pada minggu pertama Desember 2020. Hingga tahap ke-6 bulan September lalu, PT Pos telah menjangkau 8,6 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang terkenal sulit untuk disentuh akibat keterbatasan sarana transportasi dan cuaca untuk menuju ke sana.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
