Kesehatan Rakyat dan Keselamatan Umat Menjadi Prioritas di Masa Pandemi
Bogor – Pandemi Covid-19 telah menjangkiti 32,7 juta orang di 215 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebanyak 991 ribu orang di seluruh dunia pun telah meninggal dunia akibat pandemi ini. Tak hanya itu, pandemi pun telah memberikan dampak pada perekonomian dunia yang juga turut melambat.
Saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Muktamar IV Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Tahun 2020 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2020, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus bekerja keras dan tidak menyerah pada keadaan saat ini.
“Dalam menghadapi ujian, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi,” kata Presiden.
Presiden kembali menegaskan bahwa bagi pemerintah, kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas yang paling utama. Mereka yang sehat terus dilindungi agar tidak terpapar, dan bagi mereka yang telah terpapar terus diupayakan untuk segera sembuh.
“Alhamdulillah, per 25 September angka kesembuhan kita 196 ribu dengan tingkat kesembuhan 73,5 persen. Ini semakin meningkat dan akan terus kita tingkatkan. Angka kematian akan terus kita tekan. Jumlah kasus harian kita turunkan, terus kita tekan agar kurvanya bisa melandai,” jelasnya.
Untuk menghadapi persoalan ini, Presiden memandang perlunya kekompakan, tekad, dan semangat seluruh pihak, bukan hanya pemerintah sendiri. Presiden berharap, kader Parmusi di seluruh penjuru Tanah Air bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang lain dapat turut menjaga umat.
“Besar harapan saya, seluruh kader Parmusi di seluruh penjuru Tanah Air bergandengan tangan dengan seluruh elemen bangsa yang lain menjadi garda terdepan untuk menjaga diri sendiri, melindungi kesehatan umat dan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara sehingga kita bisa segera pulih dan bangkit kembali,” paparnya.
Dalam mencegah penyebaran Covid-19, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19 perlu dilakukan baik ketika berada di dalam rumah, di lingkungan keluarga, maupun di luar rumah.
“Saya mengajak untuk bersama-sama menjaga pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diajarkan Islam. Mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan, menjaga wudu, menghindari kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, termasuk melaksanakan Muktamar secara virtual,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Muktamar IV Parmusi ini mengangkat tema “Memperkokoh Connecting Moslem melalui Gerakan Dakwah ‘Desa Madani PARMUSI’ untuk Indonesia Maju”. Muktamar dilakukan secara virtual dengan diikuti oleh Pimpinan Pusat Parmusi dari Jakarta dan peserta di berbagai wilayah di Indonesia dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
