Selain PSBB, Ini Arahan Terbaru Presiden Jokowi dalam Penanganan Covid-19
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyampaikan beberapa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti Rapat Terbatas melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4).
Beberapa poin arahan yang disampaikan Presiden, adalah sebagai berikut:
Pertama, adalah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Kepala BNPB, Presiden menekankan pentingnya secara teknis diatur dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah, kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan/panduan bagi daerah dalam melaksanakan PSBB.
“Intinya adalah daerah dalam melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya, termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional. Termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing,” ujar Doni.
Dalam beberapa hal, menurut Doni, kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang. Namun demikian, Doni menyampaikan pemerintah sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan.
“Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat,” imbuh Doni.
Kedua, Presiden juga meminta kepada Gugus Tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kemampuan rapid test.
“Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak, bahkan negara-negara besar sekalipun. Semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 ini,” kata Doni.
Lebih lanjut, menurut Doni, Presiden menegaskan ulang tentang prioritas terhadap siapa yang harus melaksanakan rapid test.
“Yang pertama adalah dokter, para perawat dan keluarga mereka, serta masyarakat yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak dari Covid-19 ini,” urai Doni.
Ketiga, Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya.
“Dan kami Gugus Tugas beberapa hari yang lalu telah mengundang kepala Eijkman untuk menerima bantuan dana sebesar Rp14 miliar yang diharapkan Lembaga Eijkman bisa sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaan,” jelas Doni.
Keempat, adalah masalah alat pelindung diri (APD). Doni menyampaikan bahwa APD bukan hanya masalah domestik kita tetapi APD menjadi masalah global hari ini.
“Ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi alhamdulillah berkat kerja sama dari sejumlah pihak, baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan dan para peneliti kita,” ujarnya.
Kemungkinan besar, menurut Doni, pada periode yang akan datang akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapatkan sertifikasi dari WHO, sehingga ketergantungan untuk mendapatkan bahan baku APD dari luar negeri akan bisa teratasi.
“Sejauh ini sampai dengan jam sekarang (12.00), Gugus Tugas telah menerima sebanyak 570.000 APD dan telah tedistribusi sebanyak 390.000 APD ke seluruh daerah. Adapun yang terakhir tiba siang ini sebanyak 105.000 dan ini pun akan segera kita prioritaskan untuk didistribusikan,” Doni menjelaskan seraya menyebutkan terutama kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah-daerah terdampak.
Kelima, Pemerintah mengajak kawan-kawan media untuk bisa membantu mengontrol, mengawasi proses pendistribusian APD ke seluruh rumah sakit, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit yang selama ini tidak melakukan kegiatan terhadap Covid-19.
“Tetapi ternyata dokter-dokternya ada yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia, termasuk juga dokter gigi dan juga dokter-dokter seperti THT,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Doni menegaskan bahwa pengadaan APD menjadi sangat prioritas bukan hanya kepada para dokter yang berada di garis depan untuk melayani pasien Covid-19 tetapi semua dokter karena ternyata pasien yang diperiksa bukan Covid-19 pun bisa jadi sebagai carrier, sebagai pembawa virus, walaupun sudah beberapa kali diingatkan melalui IDI untuk waspada-untuk waspada. Kelima, selanjutnya menyangkut masalah masker.
Ketua Gugus Tugas menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan tentang penggunaan masker sesuai dengan anjuran dari WHO.
“Beberapa waktu sebelumnya WHO mengatakan yang menggunakan masker hanya orang yang sakit saja, ternyata sekarang ada anjuran baru, yaitu semua warga diharapkan bisa menggunakan masker terutama di tempat-tempat umum,” jelasnya.
Demikian juga, lanjut Doni, imbauannya adalah masker medis hanya digunakan oleh dokter dan perawat atau pihak-pihak yang berada di garis terdepan. Ia menambahkan sementara masyarakat umum bisa menggunakan masker dari bahan kain dan bahan-bahan lainnya yang intinya adalah pada saat berkomunikasi tidak terjadi percikan dari air liur saat berbicara.
Keenam, Soal pekerja migran Indonesia, ABK, jemaah tablig. Doni menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kerja sama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga melakukan isolasi mandiri bagi yang baru tiba dari berbagai daerah, terutama dari luar negeri.
“Seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Provinsi Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara,” katanya.
Untuk mengurangi berkurangnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit, Doni menyampaikan bahwa dalam laporannya Menteri Kesehatan menyebutkan telah terdaftar sekitar 15 juta pelanggan telemedicine.
“Nah kami juga berharap bahwa program dengan metode telemedicine ini bisa menjadi program prioritas nasional sehingga tidak banyak masyarakat yang berdatangan ke rumah sakit, cukup dengan menghubungi beberapa platform dari sejumlah unicorn yang sudah ada, seperti halodoc, alodokter, sehatQ, Klikdokter, YesDok, DokterSehat, SehatPedia, Maudok, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Dengan metode seperti ini, menurut Doni, masyarakat mampu berobat secara online dan bisa mendapatkan jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan nasihat dokter.
“Termasuk juga atas saran dan nasehat dari dokter para warga mampu mengisolasi diri secara mandiri, kemudian memberikan arahan-arahan/panduan-panduan apa yang harus dilakukan, seperti halnya harus memakan makanan yang bergizi dan cukup istirahat, pikirannya tidak boleh kalut/tidak boleh panik, hati harus gembira, harus optimis, dan sebagainya,” imbuhnya.
Ini, menurut Doni, sangat memberikan bantuan kepada masyarakat karena ada 2 poin di sini dalam menghadapi Covid-19, yaitu masalah medis dan masalah psikologis.
“Kalau masalah psikologis ini bisa kita jaga, maka imunitas bangsa kita akan kuat dan dengan imunitas tubuh yang bagus akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi virus Covid-19 ini,” tandasnya.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
