Jubir Penanganan Covid-19: Total 19 Orang Teridentifikasi Positif Korona
Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Penanganan Wabah Virus Korona (Covid-19), Achmad Yurianto, menyampaikan bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi positif terkena Covid-19 sebanyak 19 orang di Indonesia.
“Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal, pasien Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, hari ini saya menyampaikan Nomor 7 sampai dengan Nomor 19,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/3).
Pada kasus yang diidentifikasi sebagai Kasus Nomor 07 yakni perempuan, berusia 59 tahun, kondisinya nampak sakit ringan-sedang, stabil, dan merupakan kasus imported case.
“Beliau, yang bersangkutan ini baru kembali dari luar negeri dan kemudian beberapa saat kemudian menunjukkan gejala-gejala seperti itu, kemudian dilakukan pemeriksaan, baik dengan PCR di 4 hari yang lalu, kemudian kita juga periksa dengan genome sequencing di 4 hari yang lalu,” ujar Yuri panggilan akrab Achmad Yurianto menjelaskan kasus O7.
Untuk pasien 08, Achmad Yurianto menyampaikan yakni laki-laki, berusia 56 tahun, pasien ini tertular oleh kasus 07, karena suami-istri.
“Kondisinya sekarang menggunakan beberapa peralatan (infus, oksigen) karena sebelum kontak dengan 07, 08 ini sudah sakit duluan tetapi bukan sakit Covid-19,” kata Sesditjen P2P seraya menambahkan bahwa pasien sebelumnya sakit karena diare dan punya riwayat diabetes sehingga sekarang kondisinya nampak sakit sedang ke arah berat.
Pada Kasus 09, Jubir Covid-19 menyampaikan bahwa pasien adalah perempuan, berusia 55 tahun dan kondisi sekarang nampak sakit ringan-sedang tanpa ada penyakit penyulit sebelumnya. Ia menambahkan bahwa pasien ini juga imported case, bukan bagian dari klaster yang mana pun karena datang dari luar negeri.
“Kemudian yang berikutnya Pasien Nomor 10. Laki-laki, 29 tahun, WNA. Nampak dalam kondisi sakit ringan-sedang. Ini adalah bagian dari tracing kita atas Kasus 01,” ujarnya.
Kemudian kasus 11, Yuri mengidentifikasi pasien merupakan warga negara asing (WNA), perempuan, dan berusia 54 tahun. Ia menyebutkan bahwa kondisi nampak sakit ringan-sedang dan merupakan bagian dari tracing kontak Kasus 01.
“Selanjutnya, kasus dengan identifikasi 12. Laki-laki, 31 tahun, sakit ringan-sedang. Juga hasil tracing dari Kasus 01. Selanjutnya pasien dan identifikasi Nomor 13. Perempuan, 16 tahun. Ini juga tracing dari subklaster pasien Nomor 03, subklaster 03,” tambah Sesditjen P2P jelaskan Kasus 12 dan 13.
Pasien dengan identifikasi 14, menurut Yuri, merupakan laki-laki berusia 50 tahun, gambaran sakit ringan-senang, dan imported kasus.
“Saya lanjutkan lagi, pasien dengan identitas Nomor 15. Perempuan, 43 tahun. Ini juga imported kasus. Saya lanjutkan, Nomor 16. Perempuan, 17 tahun. Ini terkait dengan pasien Nomor 15. Kontak eratnya pasien Nomor 15,” imbuh Yuri menjelaskan Kasus 15 dan 16.
Kasus 17, menurut Yuri merupakan laki-laki, berusia 56 tahun, dan imported kasus. Untuk kasus 18, Yuri menjelaskan merupakan laki-laki, berusia 55 tahun, dan juga imported case.
“Saya lanjutkan lagi, Nomor 19. Laki-laki, 40 tahun, ini juga imported case,” pungkas Sesditjen P2P di akhir pernyataan.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
