Ketua BURT Tekankan Pentingnya Kesadaran Masyarakat Menjaga Lingkungan
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk membantu menjaga lingkungan, sebagai refleksi dari bencana banjir yang melanda kawasan Jabodetabek pada awal tahun 2020 ini. Hal ini disampaikannya usai menyerahkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang mengungsi di GOR Kecamatan Pengadegan, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2020).
“Sebagus apapun, kalau lingkungannya tidak ikut dijaga dengan baik persoalan banjir ini tidak akan selesai. Perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, kesadaran untuk membantu menjaga lingkungan itu yang paling penting. Para pengembang, mungkin pengusaha-pengusaha besar yang membabat hutan juga harus diatur, supaya tidak ada lagi pemotongan-pemotongan hutan atau penggundulan hutan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Adapun intervensi legislasi terkait dengan bencana banjir ini, Agung mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penganggulangan Bencana sudah menjadi fokus utama untuk dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang akan dibahas pada pembukaan masa sidang tahun ini.
“Memang semuanya juga harus ditata kembali. Jadi, tidak bisa diselesaikan di hilirnya saja, tetapi dari hulu ke hilir harus sama-sama kita perbaiki. Intinya semua kebijakan, semua peraturan, semua hasil yang dihasilkan oleh DPR RI adalah selalu berpihak kepada rakyat,” tambah Anggota Komisi II DPR RI ini.
Berbagai upaya penanggulangan bencana, semestinya sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun, normalisasi Kali Ciliwung dari Jakarta Outter Ring Road (JORR) hingga Manggarai yang menjadi komitmen Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir di Jakarta, masih terkendala pembebasan lahan.
Camat Pancoran Rizki Adhari menampik bahwa normalisasi bukan satu-satunya penyebab terjadinya banjir, tetapi curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam durasi berlangsung lama hingga 20 jam, ini menjadi penyebab yang paling signifikan.
Terkait normalisasi, ia mengatakan bahwa domainnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (B2SCC) pada Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Makanya Pemprov dan Pemda setempat tidak bisa langsung mengambil langkah langsung karena harus terkait dengan Pemerintah Pusat, karena terkait langkah normalisasi Kali Ciliwung, makanya rentang koordinasinya cukup panjang,” tandasnya. (alw/es)
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.